PERSYARATAN PELAYANAN :

1. Mempunyai Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk sesuai domisili yang bersangkutan;

2. Orang Terlantar hanya dapat dipulangkan sesuai Alamat di Identitas Diri;

3. Surat pengantar dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota;

4. Surat pengantar dari Kepolisian setempat;

5. Surat penerusan Orang Terlantar dari Dinas Sosial Provinsi;

6. Surat Keluar / Bebas dari Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), untuk napi yang habis masa hukumannya / keluar Lembaga Pemasyarakatan akibat melakukan pelanggaran hukum di wilayah hukum Provinsi Kalimantan Selatan;

7. Surat Pengantar dari Syahbandar Pelabuhan bagi Korban Kecelakaan Perahu, Kapal Terdampar di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan; 8. Orang Terlantar kehilangan harta benda dalam wilayah hukum Provinsi Kalimantan Selatan; 9. Orang Terlantar mencari keluarga dan tidak ditemukan di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan; 10. Repatriasi / pelintas batas WNI di negara lain; 11. Terdampak bencana alam dan bencana sosial termasuk korban konflik sosial; 12. Orang Terlantar tidak sakit (dapat beraktifitas tanpa bantuan orang lain). SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR: 1. Pemulangan / penelusuran Orang Terlantar yang dikirimkan ke Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan dalam kondisi SEHAT FISIK dan SEHAT ROHANI, apabila sakit agar di rawat di Rumah Sakit di daerahnya masing-masing sampai kondisinya pulih kembali. Kondisi sakit kami tidak akan meneruskan pemulangan ke tempat asalnya, termasuk sakit jiwa; 2. Sebelum pemulangan/penerusan Orang Terlantar dilakukan wawancara terlebih dahulu oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota agar mengetahui permasalahan yang terjadi sebelum diteruskan ke Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, hasil wawancara agar dilampirkan; 3. Dinas Sosial Kabupaten / Kota menyeleksi dengan ketat proses pemulangan orang terlantar ke tempat asalnya, terutama yang tidak memiliki Identitas Pengenal / KTP, yang tidak memiliki Identitas Pengenal tidak memulangkan dan atau meneruskannya; 4. Pemulangan / penerusan Orang Terlantar hanya menggunakan angkutan umum berupa angkutan darat/bis atau angkutan laut/kapal BUKAN angkutan pesawat udara, karena anggaran yang tersedia sangat terbatas dan Tiket yang sudah disiapkan tidak bisa dirubah atau dalam bentuk uang atau dperjualbelikan; 5. Pemulangan / penerusan Orang Terlantar akibat kecelakaan perahu/kapal terdampar melampirkan Surat Keterangan dari Kepolisian Perairan atau Kantor Syahbandar Pelabuhan; 6. Pemulangan / penerusan Orang Terlantar TIDAK diberikan pelayanan kepada Pencari Kerja ke suatu daerah dan atau berhenti dari perusahaan akibat gaji terlalu kecil atau tidak sesuai perjanjian/kontrak kerja; 7. Pemulangan/penerusan Orang Terlantar ke tempat asalnya ke wilayah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Kalimantan Selatan dan atau ke wilayah luar Provinsi Kalimantan Selatan yang berdekatan Dengan Kabupaten/Kota agar dapat langsung dipulangkan sesuai aturan tanpa melalui Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan.

Center Image
Center Image